BANYUMAS – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berjalan transparan dan intensif. Dalam forum tersebut, Dinkominfo tidak hanya memaparkan capaian luar biasa dalam tata kelola digital, tetapi juga secara terbuka mengungkap tantangan penertiban ratusan aplikasi yang kurang efektif. Acara tersebut digelar di Smart Room Graha Satria pada hari Senin, (28/10/25).
Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, S.STP., M.Si., menyatakan bahwa FKP ini bertujuan untuk menjaring masukan publik demi memastikan arah kebijakan digital pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan visi Pelayanan Publik Digital yang Terbuka dan Inovatif.
Budi Nugroho menyoroti peningkatan signifikan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyumas. Indeks tersebut melonjak tajam dari 2,60 (Baik) pada tahun 2022 menjadi 4,09 (Sangat Baik) pada tahun 2024.
“Capaian 4,09 ini menempatkan Kabupaten Banyumas di peringkat ke-6 dari 36 kabupaten/kota dalam Evaluasi SPBE se-Jawa Tengah. Ini adalah bukti komitmen kami,” tegasnya.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penataan layanan digital (E-Office). Dinkominfo menemukan adanya 44 aplikasi yang aktif dan 69 aplikasi tidak aktif, yang menyoroti perlunya evaluasi mendalam untuk efektivitas, efisiensi anggaran, dan keamanan sistem.
“Fokus kami saat ini adalah mengintegrasikan semua layanan digital melalui Portal Banyumas PAS sebagai etalase terpadu. Kita harus pastikan anggaran efektif, bukan malah menambah beban aplikasi yang tidak terpakai,” jelas Budi.
Ia menambahkan, beberapa aplikasi kunci telah berhasil diintegrasikan secara Host to Host dengan pihak eksternal, seperti SIPANJIMAS yang terintegrasi dengan OSS dan SIMPUS dengan BPJS/Satu Sehat. Selain itu, implementasi Sistem Informasi Desa (SID) juga telah menjangkau 278 dari 301 desa di Banyumas.
Dalam bidang data dan infrastruktur, Dinkominfo mengukuhkan perannya sebagai Walidata Daerah dalam inisiatif Satu Data Indonesia (SDI), yang berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menjadi 2,80 (Baik) pada tahun 2024.
Akses data untuk publik disalurkan melalui portal Dimas Satria yang telah dilengkapi fitur AI Chat untuk memudahkan interaksi. Keamanan sistem juga terjamin berkat Data Center yang telah bersertifikat ISO 27001. Dukungan digital juga diperkuat dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di 54 Perangkat Daerah dan 8 aplikasi khusus.
Di sektor komunikasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali meraih penghargaan INFORMATIF dalam Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun berturut-turut (2023: 98,5 dan 2024: 96,6).
Aspek keterbukaan juga tercermin dalam pengelolaan aspirasi publik melalui Lapak Aduan Banyumas (LAB), yang secara aktif menampung aduan dari total 13 kanal resmi media sosial/platform.
Menutup forum, Budi Nugroho juga menyebutkan kolaborasi strategis dalam pengembangan Smart City dengan Pemerintah Korea Selatan (melalui Konsorsium KAIA dan PT. ESE) serta kerja sama pelatihan SDM TIK dengan Telkom University Purwokerto, menunjukkan komitmen Banyumas dalam akselerasi digital berkelanjutan.
