FORUM GROUP DISKUSI  MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA DIGITAL

FORUM GROUP DISKUSI MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA DIGITAL

Menyikapi Perkembangan Media Informasi, Kementrian Komunikasi dan Informatika mengadakan Forum Group Diskusi Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital yang bertempat di Hotel Santika Semarang, pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017.  Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP , pada kesempatan ini juga dihadiri  Narasumber FGD : Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo dan Menkominfo Rudiantara. Selain itu FGD juga dihadiri oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Pejabat Kemkominf, Kabid Humas Polda Jateng, Dir Lantas Polda Jateng, serta peserta Focus Group Discussion se-Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal point pokok antara lain Komunikasi digital harus menjadi poros pemerintah untuk melayani rakyat, terlebih di era digital seperti sekarang. Tak sekadar merespons pertanyaan, sikap proaktif pun mutlak dimiliki. Disamping itu berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet, pada 2016 sebanyak 132,7 juta dari total 256,2 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Melihat kondisi itu, pemerintah pun mesti melihat peluang dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan. Tak kurang pentingnya Setiap OPD juga harus memiliki humas masing-masing, di luar humas induk. Humas OPD tersebut akan berperan menggencarkan sosialisasi sesuai dengan institusinya.

Bapak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan Informasi teknologi selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak yang negatif, diantaranya kejahatan cyber dan penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan-kepentinagn yang negatif.. Dampak munculnya kejahatan-kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi ini menjadi perhatian Polri sebagai pemelihara Kamtibmas. Guna membentuk kepercayaan publik seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, Polri membuat tiga kebijakan, yaitu meningkatkan kinerja, mengubah kultur, dan manajemen media.

Pada sesi akhir acara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan bahwa Informasi yang dipublikasikan oleh media jangan membuat masyarakat bingung, maka kehumasan antar institusi harus bersinergi dalam menyusun narasi tunggal. Narasi tunggal yang dimaksud berisi kesatuan data tentang isu tertentu dan Pemerintah menetapkan Kominfo menjadi pengampu government PR.  Oleh karena itu, yang harus dilakukan secepatnya adalah menyiapkan narasi tunggal. Artinya suara dari pemerintah harus bulat satu. (S-Ros)

Related Posts

Komentar