BANYUMAS – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi dan edukasi mengenai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Inovasi ini dihadirkan untuk mewujudkan tata kelola layanan bantuan sosial yang transparan, terbuka, serta berbasis real-time.
Edukasi tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Nailul Barokah, S.Kom., M.Si. serta Joko Susilo selaku Kepala Bidang di lingkungan DinsosP3A Kabupaten Banyumas.
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan layanan Perlinsos Digital saat ini adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan, memiliki akses yang sama. Hal ini mencakup keterjangkauan jaringan internet, ketersediaan perangkat pendukung, hingga tingkat literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan secara mandiri.
Pemerataan infrastruktur, peningkatan kemampuan literasi digital, serta pendampingan langsung di lapangan menjadi fokus utama agar tidak ada warga yang tertinggal dalam menerima manfaat perlindungan sosial.
Selain infrastruktur, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fondasi penting keberhasilan transformasi ini. Perubahan pola kerja aparatur pemerintah dituntut agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna membangun kepercayaan publik (public trust) dalam pemanfaatan layanan digital. Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta kolaborasi lintas instansi terus diperkuat.
Integrasi Data Terpadu dan Real-Time
- Sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan berbagai sumber data penerima bantuan yang valid, meliputi:
- Dukcapil (menggunakan NIK sebagai kunci identitas utama)
- Kementerian Sosial (Kemensos)
- Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Korlantas / Samsat
- BPJS Kesehatan
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- ATR / BPN
Pertukaran data antarinstansi ini difasilitasi oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui mekanisme interoperabilitas. Melalui integrasi ini, pemutakhiran data dapat berjalan secara real-time, meminimalkan risiko duplikasi penerima, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.