BANYUMAS — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas pada Rabu (13/05/2026). Kunjungan yang berlangsung di Aula Dinkominfo Kabupaten Banyumas tersebut dilakukan dalam rangka mencari referensi dan masukan terkait penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Banyumas.
Rombongan Diskominfo Kabupaten Semarang disambut langsung oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, Budi Nugroho memaparkan berbagai aspek penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) di Kabupaten Banyumas, mulai dari landasan hukum, pelaksanaan kegiatan geospasial, hingga kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data geospasial.
Ia juga menjelaskan mengenai pemanfaatan Geoportal Palapa yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2021 sebagai sarana pengelolaan dan penyebarluasan data geospasial daerah. Hingga saat ini, Geoportal Palapa telah memuat sebanyak 144 peta geospasial yang berasal dari seluruh perangkat daerah sebagai Unit Produksi Data Informasi Geospasial.
Selain itu, pemanfaatan informasi geospasial di Kabupaten Banyumas juga telah diterapkan dalam berbagai aplikasi dan layanan publik, di antaranya Simatra (Sistem Informasi Manajemen Transportasi) milik Dinas Perhubungan, ATCS, website Dinperkim, Portal Dimas Satria, serta berbagai aplikasi dan program lainnya yang mendukung pelayanan publik berbasis data spasial.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Kepala Bidang SPITIK Dinkominfo Banyumas, Andreas Arya Ardhika. Dalam sesi tersebut, Andreas Arya Ardhika menjawab berbagai pertanyaan dari rombongan Diskominfo Kabupaten Semarang terkait teknis pengelolaan, pengembangan, hingga pemanfaatan informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat terjalin pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar daerah dalam pengembangan serta pemanfaatan informasi geospasial guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berbasis data.
